Aliansi Rakyat Kediri Gelar Mimbar Bebas di SLG, Soroti Pajak hingga Dugaan Praktik Suap: Bawa 21 Tuntutan,
- account_circle MP
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Khadiri (ARK) menggelar aksi mimbar bebas bertajuk Khadiri Nggugat Nagari di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (17/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan 21 tuntutan yang mencakup persoalan perpajakan, pendidikan, transparansi anggaran, penegakan hukum, hingga kerusakan lingkungan.
Sekitar 50 orang mengikuti aksi yang dikoordinatori Tubagus Fitrajaya. Jumlah tersebut jauh di bawah estimasi awal yang memperkirakan kehadiran sekitar 1.000 peserta. Meski demikian, aksi tetap berlangsung dengan menggunakan satu unit truk komando yang dilengkapi perangkat pengeras suara sebagai pusat penyampaian aspirasi.
Di lokasi aksi, massa membentangkan bendera Merah Putih serta sejumlah spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Di antaranya bertuliskan “Bersuara Itu Hak”, “Galak Sama Rakyat, Jinak Sama Koruptor”, hingga “Kediri Bukan Milik Segelintir Penguasa, Kediri Adalah Milik Rakyat”.
Dalam orasinya, Tubagus Fitrajaya menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan semata-mata diukur dari jumlah massa yang hadir. Menurutnya, substansi aksi terletak pada persoalan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Jangan sampai pemerintah terlalu nyaman dengan laporan keberhasilan, sementara di bawah masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji dan slogan,” tegas Tubagus.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kebijakan perpajakan. ARK mempertanyakan besarnya beban pajak yang harus ditanggung masyarakat di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi kebijakan perpajakan daerah sekaligus membuka informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan.
Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah juga diminta dievaluasi. Massa turut mendesak adanya pengusutan terhadap dugaan pemotongan anggaran pada gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Di sektor pendidikan, massa meminta pemerintah memastikan tidak ada pungutan di sekolah negeri yang tidak memiliki dasar hukum. Transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSP, dan BPOPP juga menjadi bagian dari tuntutan.
“Katanya sekolah gratis, tetapi kenyataannya masih ada pungutan. Transparansi penggunaan dana BOS juga harus diperhatikan,” ujar salah satu orator.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak luput dari perhatian. ARK meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama terkait keterlibatan petani, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal.
Tubagus menilai program yang menggunakan anggaran negara itu semestinya memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat di daerah pelaksanaannya.
“Jangan sampai program yang seharusnya untuk masyarakat justru hanya menguntungkan pemilik dapur. Bagaimana penyerapan tenaga kerja lokal? Masyarakat Kediri juga harus mendapatkan kesempatan,” ungkapnya.
Persoalan penegakan hukum menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam mimbar bebas tersebut. Massa mendesak aparat mengusut dugaan praktik jual beli hukum serta dugaan suap dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri.
Mereka meminta setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, ARK menyoroti persoalan agraria, termasuk evaluasi lahan Hak Guna Usaha (HGU), perlindungan lahan sawah, serta perlunya reforma agraria. Aktivitas pertambangan yang diduga merusak lingkungan juga diminta mendapatkan penindakan sesuai aturan.
Dalam orasinya, Aris turut menyinggung aktivitas pengerukan tanah di aliran Kali Konto. Ia menduga kegiatan pengerukan yang telah berlangsung sekitar lima tahun dengan menggunakan alat penyedot berdampak terhadap lahan persawahan di sekitarnya.
Persoalan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri lebih lanjut agar dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dapat diketahui secara jelas.
Tuntutan lainnya mencakup audit proyek pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan gedung pemerintahan. Massa juga mendesak penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur sekaligus membahayakan pengguna jalan.
Tidak ketinggalan, peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas, perbaikan pelayanan kesehatan, pemberantasan pungutan liar, serta perlindungan lahan pertanian turut masuk dalam daftar 21 tuntutan yang disampaikan.
Sementara itu, Basito yang juga menyampaikan orasi mengajak masyarakat agar tidak takut menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan keadilan.
“Jangan takut menyuarakan kebenaran. Mari bersama-sama menyuarakan keadilan,” serunya.
Di tengah berlangsungnya aksi, Kapolres Kediri AKBP Dr. M. Wahyudin Latif menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar hingga selesai tanpa mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Sikap tersebut juga mendapat apresiasi dari Tubagus Fitrajaya. Ia mengakui pihak kepolisian telah memberikan ruang dan membantu kelancaran penyampaian aspirasi.
“Kami sudah mengakui bahwa Pak Kapolres Kediri sangat baik dan mau membantu melancarkan kegiatan ini. Yang penting aksi berjalan damai dan tidak anarkis,” katanya.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Agenda orasi berlangsung mulai pukul 11.18 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.48 WIB. Setelah menyampaikan tuntutan di kawasan SLG, sekitar tujuh perwakilan massa melanjutkan kegiatan jamasan menuju Patung Ganesha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Rombongan tiba di Punden Pemkab Kediri sekitar pukul 13.09 WIB.
Pengamanan melibatkan 70 personel Polri, 25 personel TNI, 20 personel Dinas Perhubungan, serta 50 personel Satpol PP Kabupaten Kediri. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 13.15 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.
Di penghujung aksi, ARK turut menyinggung rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi apabila hingga setelah 15 Desember 2026 belum ada kepastian terhadap tuntutan yang telah disampaikan. (mgn)
- Penulis: MP

Saat ini belum ada komentar