Reses DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana Serap Aspirasi Pendidik Tapos dan PAUD Kabupaten Kediri
- account_circle MP
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Kabupaten/Kota Kediri, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, S.E., menggelar kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Kegiatan yang berlangsung pada 15–22 November 2026 tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, kebutuhan, serta usulan pembangunan daerah.
Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan pendidik Taman Posyandu (Tapos), kelompok bermain, serta unsur masyarakat tersebut, aspirasi terkait kesejahteraan tenaga pendidik anak usia dini menjadi salah satu perhatian utama.
Wara Sundari Renny Pramana menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Ia mengaku ingin kembali lebih intensif turun ke masyarakat setelah cukup lama tidak bertemu secara langsung dengan warga di wilayah tersebut.
“Saya ingin sering datang ke sini, bertemu panjenengan, supaya saya bisa mengerti, mendengar, kemudian merasakan apa yang menjadi aspirasi dan keluhan panjenengan. Saya hadir harus bisa memberikan manfaat. Untuk apa saya hadir kalau tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Renny, komunikasi langsung dengan masyarakat sangat penting agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan penganggaran sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Ia juga memberikan perhatian terhadap semangat para pendidik Tapos dan kelompok bermain yang selama ini ikut berperan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak, meskipun sebagian besar masih berstatus non-ASN.
Renny berharap, ke depan para pendidik tersebut memperoleh kesempatan dan peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme yang berlaku.
“Doa kita bersama, mudah-mudahan Allah memudahkan keinginan panjenengan. Semoga nanti bisa mendapatkan kesempatan menjadi ASN seperti guru TK lainnya. Tentu prosesnya harus melalui mekanisme yang sudah diatur oleh kementerian terkait,” tuturnya.
Ia pun membuka kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan, baik terkait pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik maupun kebutuhan sarana dan prasarana.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik PAUD melalui pemberian insentif.

Menurutnya, jumlah penerima insentif dari kalangan pendidik PAUD di Kabupaten Kediri mencapai sekitar 5.000 orang. Besaran insentif untuk kelompok bermain disebut mencapai Rp200 ribu, sedangkan Taman Posyandu juga mendapatkan dukungan insentif dari pemerintah daerah.
Selain program insentif, pada 2026 Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyediakan beasiswa pendidikan jenjang S1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi 100 guru. Program tersebut diberikan hingga peserta menyelesaikan pendidikan.
“Program terbaru tahun 2026, pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada 100 guru PAUD untuk menempuh pendidikan S1 PAUD sampai tamat. Harapannya, kualitas dan kompetensi pendidik semakin meningkat,” jelas Muhsin.
Muhsin juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah provinsi terhadap tenaga pendidik PAUD turut berjalan. Sekitar 200 guru disebut telah mendapatkan bantuan melalui program di tingkat provinsi. Ia berharap jumlah penerima dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pendidik Tapos, Lili Nur Hidayati, turut menyampaikan aspirasi mengenai kondisi dan kesejahteraan tenaga pendidik di lapangan. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah daerah melalui pemberian insentif yang selama ini telah dirasakan para pendidik.
Kegiatan reses tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Berbagai masukan yang dihimpun nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan kebijakan, khususnya peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD serta pemerataan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. (mgn)
- Penulis: MP

Saat ini belum ada komentar