Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Pilkades dan Perangkat Desa Belum Bisa Digelar, Pemkab Kediri Prioritaskan Kepastian Hukum

Pilkades dan Perangkat Desa Belum Bisa Digelar, Pemkab Kediri Prioritaskan Kepastian Hukum

  • account_circle MP
  • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KEDIRI – mataramanpost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memilih berhati-hati dalam menyikapi tuntutan puluhan kepala desa terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan pengisian perangkat desa. Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Pemkab ingin memastikan seluruh proses memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sikap tersebut disampaikan menyusul kedatangan puluhan kepala desa ke Kantor Pemkab Kediri, Jumat (6/11/2026). Mereka meminta kepastian tahapan Pilkades dan pengisian perangkat desa yang hingga kini masih menunggu penyesuaian regulasi.

Pemkab Kediri menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengambil keputusan secara terburu-buru. Penyesuaian aturan daerah menjadi tahapan penting agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan bahwa pengisian perangkat desa masih menunggu penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

Penyesuaian tersebut diperlukan agar regulasi daerah selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 serta ketentuan peraturan menteri terkait pemerintahan desa.

Menurut Sukadi, berdasarkan koordinasi terakhir dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kekosongan jabatan kepala desa maupun perangkat desa memang diminta segera ditindaklanjuti. Namun, pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada dasar hukum yang jelas.

Pemkab Kediri, lanjutnya, terus mendorong percepatan pembahasan Perda dan Perbup. Regulasi yang menjadi acuan diperkirakan terbit pada November 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar proses pengisian jabatan di desa dapat berjalan sesuai aturan, transparan, serta memiliki kepastian hukum.

Sukadi juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan tanpa payung hukum yang kuat justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin mengambil kebijakan yang nantinya dapat merugikan desa maupun pihak-pihak yang terlibat.

Di sisi lain, sejumlah kepala desa menyampaikan harapan agar Pilkades dan pengisian perangkat desa dapat segera direalisasikan pada 2026.

Kepala Desa Nanggungan, Katmiran, menyebut pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret menyikapi kekosongan jabatan tersebut. Ia juga menilai terdapat ruang kebijakan melalui Perda maupun Perbup lama yang dapat dikaji.

“Kita berharap ini tidak hanya omongan, tapi betul-betul ada langkah riil. Pemkab terlambat menyikapi perubahan regulasi ini. Meski terlambat, harapan kami di tahun 2026 ini harus ada Pilkades dan harus ada pengisian perangkat desa,” ungkap Katmiran.

Ia mengatakan, para kepala desa akan terus mengawal upaya pemerintah daerah agar regulasi baru segera dapat dijadikan dasar pelaksanaan.

“Kita tidak hanya menunggu, kita mengawal apa yang dilakukan Pemkab agar regulasi baru segera bisa dipakai sebagai dasar,” imbuhnya.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan kepala desa juga menyampaikan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Mereka mengklaim telah memperoleh surat rekomendasi terkait peluang pengisian perangkat desa dengan mengacu pada ketentuan undang-undang lama.

Namun, Pemkab Kediri tetap perlu memastikan kesesuaian rekomendasi tersebut dengan regulasi terbaru sebelum mengambil keputusan.

Bagi pemerintah daerah, percepatan tetap menjadi perhatian. Akan tetapi, kepastian hukum harus menjadi pijakan utama agar pelaksanaan Pilkades maupun pengisian perangkat desa tidak menyisakan persoalan administratif dan hukum di kemudian hari.

Pemkab Kediri pada prinsipnya mendorong agar kekosongan jabatan di desa segera mendapatkan penyelesaian. Proses tersebut kini diarahkan melalui penyesuaian regulasi daerah sehingga ketika dilaksanakan, seluruh tahapan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, yang sedang dilakukan Pemkab Kediri bukan semata menunda pelaksanaan, melainkan memastikan setiap kebijakan pemerintahan desa berjalan sesuai koridor hukum. (mgn)

  • Penulis: MP

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Silaturahmi Bareng, Mas Dhito Tegaskan Program Keagamaan Tak Berdampak Efisiensi

    Silaturahmi Bareng, Mas Dhito Tegaskan Program Keagamaan Tak Berdampak Efisiensi

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    Kediri, mataramanpost.com – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengggelar silaturahmi bersama para masyaikh dan gawagis di Pringgitan Dalam Pendopo Panjalu Jayati, Kamis (27/3/2025) malam. Dalam pertemuan itu, Mas Dhito sapaan akrabnya menyampaikan terimakasih kepada para masyaikh dan gawagis yang telah membersamai dirinya bersama wakilnya Dewi Mariya Ulfa. Mas Dhito pun mengungkapkan, meski di awal periode […]

  • Ini Target Mas Dhito, Peringkat Lima Besar Minta KONI Serius Matangkan Persiapan Atlet

    Ini Target Mas Dhito, Peringkat Lima Besar Minta KONI Serius Matangkan Persiapan Atlet

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI – mataramanpost.com – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kediri mematangkan kesiapan atlet menghadapi event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X Tahun 2027 mendatang. Menurut Mas Dhito, untuk mendapatkan hasil yang maksimal persiapan atlet tak bisa dilakukan secara instan. Dalam event olahraga tingkat provinsi Jatim tersebut, perolehan peringkat […]

  • Warga Kediri Sukses Budidayakan Kurma Hingga Berbuah dan Dijual

    Warga Kediri Sukses Budidayakan Kurma Hingga Berbuah dan Dijual

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    Kediri, mataramanpost.com – Kurma, siapa yang tidak mengenal buah satu ini. Ya buah satu ini memang sangat identik kemunculannya saat memasuki bulan Ramadhan seperti saat ini.   Kurma menjadi salah satu hidangan favorit, terlebih bagi umat muslim ketika tiba pada waktu berbuka puasa maupun waktu sahur.   Meski kurma identik pertumbuhannya di negara Timur Tengah, […]

  • Kodim 0809/Kediri Gelar Acara Tradisi Lepas dan Sambut Dandim

    Kodim 0809/Kediri Gelar Acara Tradisi Lepas dan Sambut Dandim

    • calendar_month Selasa, 30 Des 2025
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI, mataramanpost.com – Kodim 0809/Kediri menggelar acara tradisi penyambutan Dandim 0809/Kediri baru Letkol Inf. Dhavid Nur Hadiansyah, S. Sos., M.A.P beserta Istri dan pelepasan Dandim lama 0809/Kediri Letkol Inf. Ragil Jaka Utama beserta istri. Kegiatan tersebut berlangsung di Makodim 0809/Kediri Jln. A Yani Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Selasa (30/12/2025). Kegiatan diawali dengan penyambutan […]

  • Kapolres Kediri Pimpin Langsung Apel Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025

    Kapolres Kediri Pimpin Langsung Apel Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2025
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    Kediri, mataramanpost.com – Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Keselamatan Semeru tahun 2025, digelar Polres Kediri, Senin (10/2) pagi. Apel gelar pasukan tersebut digelar di lapangan apel Mako Polres Kediri, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kediri, AKBP Bimo Ariyanto, S.H., S.I.K. Apel berjalan tertib dan khidmat dengan hadirnya berbagai pihak terkait, seperti Wakil Bupati Kediri, […]

  • Di Tengah Efisiensi Anggaran, Mas Dhito Kuncinya Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas

    Di Tengah Efisiensi Anggaran, Mas Dhito Kuncinya Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI – mataramanpost.com Memasuki awal periode kedua, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadapi tekanan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian anggaran. Namun, sektor pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan dipastikan tetap menjadi prioritas utama. Sepanjang 2025, komitmen tersebut […]

expand_less