Pilkades dan Perangkat Desa Belum Bisa Digelar, Pemkab Kediri Prioritaskan Kepastian Hukum
- account_circle MP
- calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memilih berhati-hati dalam menyikapi tuntutan puluhan kepala desa terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan pengisian perangkat desa. Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Pemkab ingin memastikan seluruh proses memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sikap tersebut disampaikan menyusul kedatangan puluhan kepala desa ke Kantor Pemkab Kediri, Jumat (6/11/2026). Mereka meminta kepastian tahapan Pilkades dan pengisian perangkat desa yang hingga kini masih menunggu penyesuaian regulasi.
Pemkab Kediri menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengambil keputusan secara terburu-buru. Penyesuaian aturan daerah menjadi tahapan penting agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan bahwa pengisian perangkat desa masih menunggu penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).
Penyesuaian tersebut diperlukan agar regulasi daerah selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 serta ketentuan peraturan menteri terkait pemerintahan desa.
Menurut Sukadi, berdasarkan koordinasi terakhir dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kekosongan jabatan kepala desa maupun perangkat desa memang diminta segera ditindaklanjuti. Namun, pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada dasar hukum yang jelas.
Pemkab Kediri, lanjutnya, terus mendorong percepatan pembahasan Perda dan Perbup. Regulasi yang menjadi acuan diperkirakan terbit pada November 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar proses pengisian jabatan di desa dapat berjalan sesuai aturan, transparan, serta memiliki kepastian hukum.
Sukadi juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan tanpa payung hukum yang kuat justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin mengambil kebijakan yang nantinya dapat merugikan desa maupun pihak-pihak yang terlibat.
Di sisi lain, sejumlah kepala desa menyampaikan harapan agar Pilkades dan pengisian perangkat desa dapat segera direalisasikan pada 2026.
Kepala Desa Nanggungan, Katmiran, menyebut pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret menyikapi kekosongan jabatan tersebut. Ia juga menilai terdapat ruang kebijakan melalui Perda maupun Perbup lama yang dapat dikaji.
“Kita berharap ini tidak hanya omongan, tapi betul-betul ada langkah riil. Pemkab terlambat menyikapi perubahan regulasi ini. Meski terlambat, harapan kami di tahun 2026 ini harus ada Pilkades dan harus ada pengisian perangkat desa,” ungkap Katmiran.
Ia mengatakan, para kepala desa akan terus mengawal upaya pemerintah daerah agar regulasi baru segera dapat dijadikan dasar pelaksanaan.
“Kita tidak hanya menunggu, kita mengawal apa yang dilakukan Pemkab agar regulasi baru segera bisa dipakai sebagai dasar,” imbuhnya.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan kepala desa juga menyampaikan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Mereka mengklaim telah memperoleh surat rekomendasi terkait peluang pengisian perangkat desa dengan mengacu pada ketentuan undang-undang lama.
Namun, Pemkab Kediri tetap perlu memastikan kesesuaian rekomendasi tersebut dengan regulasi terbaru sebelum mengambil keputusan.
Bagi pemerintah daerah, percepatan tetap menjadi perhatian. Akan tetapi, kepastian hukum harus menjadi pijakan utama agar pelaksanaan Pilkades maupun pengisian perangkat desa tidak menyisakan persoalan administratif dan hukum di kemudian hari.
Pemkab Kediri pada prinsipnya mendorong agar kekosongan jabatan di desa segera mendapatkan penyelesaian. Proses tersebut kini diarahkan melalui penyesuaian regulasi daerah sehingga ketika dilaksanakan, seluruh tahapan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, yang sedang dilakukan Pemkab Kediri bukan semata menunda pelaksanaan, melainkan memastikan setiap kebijakan pemerintahan desa berjalan sesuai koridor hukum. (mgn)
- Penulis: MP

Saat ini belum ada komentar